ICN MEDAN SUMUT – Ratusan warga Kota Medan, yang terdiri dari anggota MTI dan para aktivis, turun ke jalan berbagi takjil sebagai wujud syukur atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, Kamis (20/3/2025). Aksi ini membuat arus lalu lintas di kawasan Manhattan, Jalan Binjai, mengalami kemacetan total.
Koordinator lapangan, Abi, menyatakan bahwa masyarakat Kota Medan sangat mendukung penguatan peran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
“TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI sangat berarti bagi rakyat Indonesia, khususnya Sumut, yang selama ini rawan peredaran narkoba dan kejahatan jalanan lainnya. Kami ingin TNI lebih berperan dalam menjaga keamanan masyarakat,” tegas Abi.
Poin-Poin Penting dari Pengesahan RUU TNI
1. DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Pengesahan ini memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan nasional, termasuk dalam membantu pemberantasan kejahatan jalanan dan narkoba.
3. TNI diharapkan semakin bersinergi dengan Polri untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara.
4. Masyarakat Kota Medan mendukung kehadiran TNI untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kriminalitas.
5. Aksi berbagi takjil ini menjadi simbol dukungan rakyat terhadap penguatan peran TNI dalam menjaga NKRI.
Ini Point Pentingnya
Pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang yang sah.
Proses pengesahan ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Latar belakang pengesahan UU TNI
Pengesahan RUU TNI ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Proses pembahasan RUU ini dimulai sejak Februari 2025 dan melibatkan banyak elemen, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Meskipun ada penolakan dari beberapa kelompok, DPR tetap melanjutkan proses hingga pengesahan.
Poin-Poin Penting dalam UU TNI
