Peringatan HPN Jadi Momentum Sebagai INSAN PERS YANG ELEGAN

“HARI PERS NASIONAL Merupakan Momentum Sebagai Kebebasan Pers Yang Bertanggung Jawab dan Menjadi Insan Pers Yang Elegan”

ICN Banyuwangi JATIM – Saat Orde Baru berkuasa, kebebasan berkumpul, berbicara dan menyampaikan Pendapat sangatlah terbatas, bahkan cenderung dibatasi. Demikian pula dengan keberadaan PERS. Hak PERS untuk mencari, memperoleh dan menyiarkan Informasi melalui Media seringkali mendapatkan hambatan.

Hak PERS yang merupakan Sarana untuk menyampaikan Pendapat secara Lisan maupun Tulisan seringkali harus Terbungkam oleh Kekuasaan saat itu (Red, Kepentingan Pemerintah Orde Baru). Fungsi dan Peran PERS sebagai Corong Masyarakat dalam menerima dan memberi Informasi untuk Publik banyak Teramputasi dan Kiprah Wartawan untuk mencari dan memperoleh informasi, Ruang Geraknya juga sangat sempit, terbatas dan bahkan dibatasi.

Walau Negara dan Undang-Undang telah menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat, seperti yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi, ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan Pikiran dengan Lisan dan Tulisan  dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang“, namun faktanya, Kebebasan Rakyat dan Kebebasan PERS untuk menyampaikan Pendapat masih tetap Terbelenggu dan keadaannya terkekang.

Ketika Orde Baru Tumbang oleh Gerakan Mahasiswa pada Tahun 1998, maka bergulirlah Era Reformasi. Kebebasan Rakyat untuk berbicara dan menyampaikan Pendapat lebih terbuka, serta Keberadaan PERS lebih leluasa dalam berkiprah sebagai Kontrol Sosial dalam memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran.

Satu Tahun setelah Runtuhnya Rezim Orde Baru, maka lahirlah Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang PERS. Di mana disebutkan, bahwa Fungsi PERS Nasional mempunyai fungsi sebagai Media Informasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol Sosial.

Di samping fungsi tersebut, PERS Nasional dapat juga berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi. Begitu Pentingnya Peran PERS dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers, yakni PERS NASIONAL turut melaksanakan Peranannya sebagai berikut:
*Memenuhi Hak Masyarakat untuk mengetahui.
*Menegakkan nilai-nilai dasar Demokrasi, mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati Kebhinekaan.
*Mengembangkan Pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat dan benar.
*Melakukan Pengawasan, Kritik, Koreksi, dan Saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kepentingan Umum.

Oleh karena itu Peran PERS sangatlah Penting untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan Sistem Demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bebasnya PERS dari Belenggu Kekuasaan, maka Kiprah Wartawan juga lebih Leluasa untuk mengungkap, serta memberitakan berbagai Topik, Informasi dan semua kejadian yang menarik kepada Masyarakat luas. Dan Peran PERS bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus bisa diterapkan dengan baik.

Namun sangat disayangkan, Kebebasan PERS belakangan ini memunculkan Dilema dan berkembang Dampak Negatif, apa Pasal? Era Reformasi ini Pembredelan sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi Intervensi dari Pemerintah, maka Hal tersebut memberikan Ruang Gerak bagi kalangan INSAN PERS seluas-luasnya untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi PERS sebaik-baiknya.

Kemerdekaan PERS Terjamin dan dilindungi Undang-Undang. Kebebasan PERS ini juga memberikan kesempatan kepada seluruh Masyarakat untuk mendirikan Bisnis Media, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Pers Pasal 9 bahwa “Setiap Warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan Perusahaan PERS“.

Adanya Pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan Titik Awal Kebebasan dalam Bisnis Media menjadi Semarak. Perusahaan Penerbitan muncul di mana-mana dengan sangat Pesatnya, bak Jamur yang tumbuh di Musim Hujan. Apalagi kini Media Online tersedia dan lebih difavoritkan, karena bisa diakses secara langsung dan juga lebih cepat.

Setiap Orang bebas mendirikan Perusahaan Media, siapa saja bisa menjadi Wartawan, walaupun tanpa Keahlian Menulis. Perekrutan Wartawan dilakukan asal Comot dan Pembuatan KARTU PERS juga gampang dicetak. Maka hanya dengan mengandalkan Kartu PERS, Mereka sudah menjadi Wartawan dan siap melakukan Tugasnya sebagai Jurnalis.

Dan munculnya Oknum Wartawan-Wartawan yang tanpa bekal Pendidikan Jurnalistik inilah yang di kemudian hari memicu Opini Negatif, bahkan menjadikan Dilema. Perilaku Mereka menyimpang dari Fungsi dan Tugas sebaga Seorang Wartawan, pada akhirnya hanya menyisahkan masalah (Red, belakangan Oknum Wartawan ini disebut Wartawan Bodrek, Wartawan Gadungan dan lain-lain). Mereka kerap melakukan Tekanan dan Intimidasi sebagai Jurus Pamungkas apabila Tujuannya tidak terpenuhi.

Kondisi inilah yang kini banyak dikeluhkan Masyarakat. Sehingga Opini Publik yang berkembang, Masyarakat Apriori dan Alergi dengan keberadaan para Wartawan. Fungsi PERS tidak dijalankan sesuai fungsinya, bahkan Mereka cenderung bersikap Tendensius. Tentu hal ini akan merusak Citra Profesi Wartawan, dan bila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya Tindakan Tegas, maka Wartawan kelak akan menemui kesulitan dalam mencari berita dan menggali informasi di tengah-tengah Masyarakat.

Karena Image Masyarakat yang terbangun terhadap keberadaan Insan PERS (khususnya kepada para Wartawan) saat ini sudah sangat parah. Institusi Wartawan tercoreng akibat oleh ulah segelintir Oknum, dan bahkan saat ini juga banyak yang mengaku-aku sebagai Wartawan.

Yang lebih Parah, Masyarakat tidak lagi dapat memilah dan melihat mana yang benar-benar Wartawan dan bukan, Wartawan Profesional dan yang berprilaku buruk, semua Terkondisikan sama. Maka kehadiran Wartawan kurang mendapatkan sambutan yang baik, karena Masyarakat sudah terlanjur Alergi. Wartawan mestinya bisa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para Narasumber, saling menghormati, saling menghargai dan saling mengapresiasi.

Wartawan butuh informasi atau konfirmasi. Narasumber juga membutuhkan Publikasi dan Pemberitaan yang Positif dan Objektif. Seperti yang diurai dalam Undang-Undang PERS Pasal 5 Ayat (1), ”PERS Nasional berkewajiban memberitakan Peristiwa dan Opini dengan menghormati Norma-norma Agama dan Rasa Kesusilaan Masyarakat, serta Asas Praduga Tak Bersalah”.

Akan tetapi, tidak semua Wartawan berprilaku buruk, masih banyak Wartawan yang baik, yang bekerja secara Professional dan Jujur. Mereka menjalankan Tugas Jurnalistiknya dengan Cara yang Lebih Elegan, Sopan, dan tetap Objektif sesuai Fungsi Jurnalistik. Wartawan Profesional tetap menjaga Independensi serta menegakkan Integritas dan Profesionalitas dengan tetap memegang teguh Kode Etik Wartawan.

Oleh karena itu, pada Peringatan Hari Pers Nasional ini mesti dijadikan Momentum untuk menjadikan PERS sebagai Lembaga yang Independen, lepas dari Komoditi Politik dan intrik-intrik tertentu demi memuaskan suatu Golongan atau Tujuan Pribadi, namun sebagai Lembaga yang selalu membela Rakyat serta senantiasa menyuarakan Keadilan dan Kebenaran demi Perubahan dan Perbaikan Bangsa ini. Sebagai salah satu dari Empat Pilar Demokrasi selain Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, maka PERS juga harus turut serta dalam Pembangunan dan Pendidikan Bangsa ini, baik Fisik dan AHLAK.

Karena saat ini di tengah-tengah Masyarakat muncul ADAGIUM, bahwa Seorang OKNUM WARTAWAN bisa memiliki Tugas dan Jabatan Rangkap, menjadi INTEL, BUSER dan PENYIDIK, menjadi PENUNTUT dan PEMBERI VONIS, bahkan yang Miris, kadang-kadang juga menjadi TUHAN.

Selamat Bertugas para INSAN PERS ELEGAN, semoga tetap Jaya dan Sukses selalu. Marilah Kebebasan PERS senantiasa Kita dijadikan ”Momentum Lahirnya KEBEBASAN PERS yang tetap BERTANGGUNG TAWAB dan berupaya menjadi INSAN PERS yang lebih ELEGAN”.